peraturan daerah tentang parkir. Peraturan Daerah: 3: 2002: Pajak Parkir: Detail 202: Peraturan Daerah: 4: 2002: Kedudukan dan Fungsi RT dan RW. peraturan daerah tentang parkir

pdf. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. tempat parkir pasar; dan g. Subjek. Kenaikan pajak parkir ini menyesuaikan dengan daerah lain dan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Retribusi Parkir 1. Penyelenggaraan Perparkiran Oleh Pemerintah Daerah; 4. Kendala pengelolaan parkir sering terjadiPeraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 15 Seri B Nomor 3) sebagaimana. 1. 8 Tahun 1981; UU No. ABSTRAK: a. Daerah Nomor 1 tahun 2006 tentang Retribusi Parkir, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 tahun 2006 tentang Pelayanan Retribusi Parkir, Surat Keputusan Bupati Sidoarjo No. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya. Mengingat : 1. U. 34-8886 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, maka ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah tersebut perlu dicabut; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,. Secara praktis yaitu Penulis. 2012. Tematik. Perwal 241 Tahun 2017 Parkir. 29. Perwakilan. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya. Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan perparkiran, ketentuan perizinan, hak, kewajiban dan larangan, ganti kerugian dan kehilangan, ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana. Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan 1. Perubahan atas Peraturan. huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpakiran ; Mengingat : 1. Sewa parkir. (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi : a. Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir: Berlaku: DETAIL: PDF: 21: 4: 2021: 20 September 2021:1. Undang-Undang Nomnr 27 Tahuu 1959 tentang Penetapan Undaug-Undang Darurat Namor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah11. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik IndonesiaCATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2021. 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir. penitipan Kendaraan dan fasilitas park and ride yang dikelola. Tempat parkir adalah isu yang cukup mengundang polemik bagi pemerintah daerah karena pada praktiknya di lapangan masih banyak zona-zona parkir liar yang. Gambar/denah lokasi Tempat Parkir berskala, beserta batasan-batasanDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERPARKIRAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SLEMAN , Menimbang : a. Dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (ketentuan mengenai retribusi pelayanan parkir di tepi jalan. Peraturan Perundang-undangan. parkir melalui pemungutan jasa parkir dengan sistim parkir . Nomor. PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR. Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN PARKIR. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau &Ink bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 15. . Pidana juru parkir liar sudah diatur oleh peraturan daerah yang diterbitkan oleh masing-masing Gubernur, Wali Kota, sampai Bupati. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja pengelola perparkiran Kota Medan. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah, maka. ABSTRAK: a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang. 14. 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir Dalam Kota Samarinda, Parkir adalah memberhentikan dan menempatkan25. Akan tetapi, realita dan fakta yang terjadi adalah ketika semakin. Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, diubah sebagai berikut : 1. bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lombok Timur perlu adanya perubahan besaran Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir; b. * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. Keputusan Menteri. CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2017. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru. PP ini mengatur antara lain mengenai ketentuan-ketentuan terkait analisis dampak Lalu Lintas, pengujian dan rancang bangun Kendaraan Bermotor, penyelenggaraan Terminal, Perizinan Berusaha bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta subsidi penyelenggaraan angkutan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Home; Profil. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan sistematika berikut : 1. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 2 Tahun 2011 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. ABSTRAK: a. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Parkir. Pasal 14 diubah 5. 27 Tahun 1959; UU No. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Proses Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah; 16. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas. 2020. 27 Tahn 1959; UU No. 15 Hlm. Profil JDIH; Struktur Organisasi; Berita; Produk Hukum. perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan; Mengingat : 1. MATERI POKOK PERATURAN. Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR KENDARAAN. 69 Tahun 2010. 7. Judul. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. [2]. Pemerintah Daerah/swasta yang disediakan/diperuntukan sebagai tempat parkir. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3 Tahun 1996 tentang Tempat dan Retribusi Parkir tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat; d. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2017. mengatur peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir yang memuat penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan, besaran dan tata cara pembayaran retribusi parkir, pembinaan pengawasan serta sanksi administratif. Mengubah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum; 18. 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran (“Perda Perparkiran”) diatur tentang. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru dan perangkat daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan. 2. 2. Khusus Parkir, Dan Perizinan Pelataran Parkir (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2002 Nomor 1 Seri C) dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Retribusi. Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR ABSTRAK: Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna. Tipe Dokumen. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Tidak hanya itu, ada 10 area terlarang untuk parkir mobil yang wajib Anda ketahui, yaitu: Tikungan, bahu bukit atau sebuah jembatan. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. Download. 3. b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pajak Parkir. tentang Fasilitas Parkir untuk umum; 14. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk. 14 Tahun 1992; UU No. 28. 2010/NO. Berdasarkan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang No. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang. Pajak parkir merupakan iuran wajib tiap daerah untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan daerah. Contohnya, di wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI). Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 1999 seri B Nomor 1) dicabut serta ketentuan yang sama dan bertentangan dinyatakan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undangu0002Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan. Lihat Rincian. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten. PERATURAN WALI KOTA. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan seiring dengan perkembangan ekonomi masyarakat dan urgensi meningkatnya pembangunan di daerah, perlu penyesuaian tarif retribusi pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum; b. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian parkir perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak para. Penyelenggaraan Parkir Kendaraan Bermotor Oleh Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PARKIR. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30. parkir di Kota Surabaya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Indonesia, Kota Bandung. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktural Organisasi Dinas sebagai Unsur Pelaksana Daerah. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Parkir; Mengingat :1. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka di rasa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir; b. bahwa Peraturan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Kabupaten Majalengka Majalengka Nomor Nomor 10 10 Tahun Tahun 2007 2007 tentang Pengelolaan Parkir. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Parkir; Mengingat :1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM MENTERI PERHUBUNGAN, Menimbang : a. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud: 1. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik IndonesiaABSTRAK: a. Peraturan Daerah. 1 kib) perda 03 tahun 2002 tentang pajak parkir (45. Tata Cara Pengelolaan Pajak Parkir. PERDA Kota Bekasi No. menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perparkiran; Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 17). Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA. 2017. dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir. Mengingat : 1. KEPUTUSAN WALI KOTA. 05/2008 TENTANG PAJAK PARKIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MAKASSAR, Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Balikpapan menyelenggarakan pelayanan dasar dibidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. 3 Penyesuaian Besaran Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 51 Tabel 4. Pendataan Parkir 1. 2016. Sebagaimana dikutip dari laman resmi Dinas Perhubungan Kota Bandung, semua ketentuan soal kendaraan didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di bidang Perhubungan, dan secara teknis denda serta tindakan. 18 Tahun 2002 dan Perda No. Jasa Usaha; Mengingat : 1. Berdasarkan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang No. Petugas Parkir; 6. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (L embaran Negara republik Indonesia tahunABSTRAK: bahwa penyelenggaraan retribusi parkir telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, namun sejalan dengan perkembangan pembangunan, dinamika masyarakat di kabupaten Blora, dan terbitnya peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan,. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Perparkiran di Kota Makassar tidak dapat terlaksana sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota Makassar. ABSTRAK: a. com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menambah lokasi penerapan tarif disinsentif di 24 tempat parkir mulai 1 Oktober 2023. Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir. U. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat IIPerubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4 kib) perda 02 tahun 2002 tentang retribusi parkir (26. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram. pengelolaan-parkir. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Fasilitas Parkir Untuk Umum; -4 - Sekretaris DaerahPergub Nomor 92 Tahun 2011 Pelaporan Online WP Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir Pergub Nomor 29 Tahun 2011 SOTK Dinas Pajak DKI Pergub Nomor 65 Tahun 2008 Tentang Pengangsuran Dan Penundaan Pajak Pergub Nomor 34 Tahun 2009 SOTK Dinas Pajak DKI Pergub Nomor 30 Tahun 2011 Tentang SOTK Unit PKB Pergub Nomor 77. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir. Besaran pada tarif parkir menyangkut pajak parkir. Peraturan Daerah Tentang Pengelolaaan Perparkiran, yang berisi : 1. Bupati adalah Bupati Bogor. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas. U. Mengingat : 1. PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2013 tentang Tarif. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan. 16. parkir tersebut dalam Peraturan Daerah Kota Makassar; b. Perjanjian Penitipan Barang 70 a. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali; b. 13, LD. UU LLAJ no. Pidana juru parkir liar sudah diatur oleh peraturan daerah yang diterbitkan oleh masing-masing Gubernur, Wali Kota, sampai Bupati. Peraturan Daerah KotaTarakan Nomor 1 Tahun. pengenaan tarif parkir tepi jalan umum berdasarkan peraturan daerah kota makassar nomor 17 tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum di kota makassar oleh: bahar, nurfatwa terbitan: (2017) ; tinjauan yuridis pengelolaan parkir oleh perusahaan daerah parkir makassar raya dihubungkan dengan peraturan daerah. TENTANG TARIF PELAYANAN PARKIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BANDUNG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 23A Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; b. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020. 15retribusi tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah; c. 2. Tsulusil Laily . 2017. tempat parkir tepijalan umum; b. Daerah adalah Kota Samarinda. Kegiatan pendataan parkir tepi Jalan umum. Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 11); 18. 23 Tahun 2014, PP No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung. 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir. Glosarium. Karena, beberapa oknum ada yang tega bersikap keras. 27. 4 kib)Status Akhir. Bupati. Peratutan yang diubah adalah Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. 551/Kep. 2006. Indonesia, Kota Banda Aceh. Masih sekitar tentang.